Kinerja Fungsi Pengawasan Komisi III DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Blitar

Authors

  • Putri Cinta Mei Universitas Islam Balitar
  • Femi Dwiyanti Universitas Islam Balitar

DOI:

https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol4.Iss3.1765

Keywords:

Akuntabilitas, DPRD, Good governance, Partisipasi publik, Pengawasan

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kinerja fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Blitar berkontribusi terhadap terbangunnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan berintegritas (good governance). Komisi III memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan program daerah, melalui pengawasan anggaran serta fisik, serta melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, studi dokumen dan observasi. Wawancara mendalam (deep interview) dilakukan kepada Kepala Bagian Fasilitasi dan Penganggaran dan Pengawasan dan Staff Komisi III DPRD Kabupaten Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi III telah berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik, yang terlihat berdasarkan konsistensi dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut. Namun, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan kewenangan, dinamika politik internal, dan kapasitas teknis anggota dewan yang belum optimal. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu diperlukan penguatan kapasitas, koordinasi, serta sistem pengawasan yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Blitar.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Fahrudin, F., Dwi, M. S., Hidayatullah, D., Shodiqin, G., Amin, M. R., Ifandi, G., & Yaqin, A. (2025). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan dan Pengesahan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD 2025) Kab. Probolinggo. YUME: Journal of Management, 8(1), 138-144.

Fauzi, H. A. (2016). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 11(2).

Habibu, R. (2024). Pengaruh Fungsi Anggaran Dan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(8), 3419-3425.

Haryati, D. (2016). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kajian, 15(3), 523-550.

Lailin, U. R., Mei, P. C., & Puswandari, R. D. (2025). Prinsip Good Governance Guna Pengelolaan Akuntansi Publik dan Pengawasan pada Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar. Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 2(1), 51-70.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.

Samad, M. A., & Aisyah, N. (2019). Kajian Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Journal of Public Administration and Government, 1(1), 9-22.

Downloads

Published

2025-07-26