Hubungan Ketepatan Pengkodean Klinis dan Kepatuhan Regulasi BPJS terhadap Pending Klaim Rawat Jalan
DOI:
https://doi.org/10.57218/jkj.Vol5.Iss2.2598Kata Kunci:
ketepatan pengkodean, pending klaim, regulasiAbstrak
Pending klaim BPJS Kesehatan dapat menghambat pembayaran klaim dan operasional rumah sakit. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan ketepatan pengkodean klinis dan kepatuhan regulasi BPJS Kesehatan dengan status klaim rawat jalan di Unit Casemix Rumah Sakit X Tangerang Triwulan II Tahun 2025. Penelitian menggunakan desain cross sectional dengan sampel 70 berkas klaim yang diambil secara total sampling. Data dikumpulkan melalui observasi dokumen berdasarkan ICD-10, ICD-9-CM, dan regulasi BPJS Kesehatan, lalu dianalisis menggunakan uji Chi-Square. Hasil menunjukkan adanya hubungan signifikan antara ketepatan pengkodean klinis (p-value = 0,002) dan kepatuhan regulasi BPJS Kesehatan (p-value = 0,000) dengan status klaim. Ketepatan pengkodean dan kepatuhan regulasi penting untuk mengurangi klaim tertunda dan mendukung kelancaran administrasi rumah sakit.
Referensi
Anton Susanto, Galih Maheswari Candraningtyas, & Agus Trijono. (2025). Akurasi Pengkodean Diagnosis Dan Prosedur Medis Serta Implikasinya Terhadap Klaim JKN Di RSUD Pandan Arang. Jurnal Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan, 4(3), 306–317. https://doi.org/10.55606/klinik.v4i3.4610
Ardhitya, T., & Perry, A. (2015). Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Penolakan Klaim Bpjs Oleh Verifikator Bpjs Di Rsjd Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Udinus Repo, 1–10.
Badan Pusat Statistik Provinsi Tangerang. (2023). Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Tangerang.
World Health Organization. (2010). International Statistical Classification Of Diseases And Related Health Problems 10th Revision (ICD-10). Geneva: World Health Organization.
Indawati, L. (2019). Analisis Akurasi Koding Pada Pengembalian Klaim BPJS Rawat Inap Di RSUP Fatmawati Tahun 2016. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, 7(2), 113. https://doi.org/10.33560/jmiki.v7i2.230
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, Pub. L. Nomor 3 Tahun 2020,
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Rekam Medis, Pub. L. Nomor 24 Tahun 2022,
Maharani, D., Aryani, B., Rahmawati, F., & Haryanto, Y. (2025). Tinjauan Pending Klaim BPJS Rawat Inap Di RS X Cirebon Tahun 2024. Jurnal Managemen Informasi Kesehatan, 10(2). https://doi.org/https://doi.org/10.51851/jmis.v10i2.706
Mukaromah, S., & Wahab, S. (2024). Analisis Penyebab Pending Klaim Bpjs Rawat Jalan Guna Menunjang Kelancaran Pembayaran Pelayanan kesehatan Di Rsud Kota Bandung. Prepotif : Jurnal Kesehatan Masyarakat, 8(2), 2876–2883. https://doi.org/10.31004/prepotif.v8i2.28764
Novia. (2024). Analisis Pelaksanaan Prosedur Klaim Rumah Sakit Di Kantor Cabang Bpjs Kesehatan Tangerang.
Oktavia, S. D., Ramadhani, A. Z. F., Aulia, F. P., Patirony, D. A., Aini, D. Q., Kirana, A. E. F. C., & Sutha, D. W. (2024). Faktor ketidaktepatan kode diagnosa dan pending klaim BPJS di Indonesia: Literature review. Media Bina Ilmiah.
Peraturan BPJS Kesehatan Tentang Administrasi Pengajuan Klaim Pembayaran Manfaat Pelayanan Kesehatan, Pub. L. Nomor 7 Tahun 2018, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Rizky Muharrom, I., & Gunawan, E. (2024). Pengaruh Ketepatan Kode Diagnosis Rawat Jalan Terhadap Pending Klaim Bpjs Di Rumah Sakit Edelweiss. Prepotif : Jurnal Kesehatan Masyarakat, 8(3). status kesehatan kelompok rentan dengan pendekatan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement), 5(2), 167-187. https://doi.org/10.31004/prepotif.v8i3.33773
Santoso, S., Markus, S. N., & Ningsih, K. P. (2025). Permasalahan clinical coding pada sistem casemix penyebab pending claim pasien jaminan BPJS di Rumah Sakit X. Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda, 11(1)
Tyler. (1990). Why People Obey The Law. Yale University Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Sekretariat Negara Republik Indonesia.
